Rabu, 17 Mei 2023

Islam, Kebenaran, Politik & Keterkaitannya

Ada Dua Macam Kebenaran

Jika ada yang bertanya, kota New York itu berada di timur Jakarta atau di barat Jakarta? Jawabannya mungkin beragam, ada yang bilang ‘barat’ dan ada pula ada yang jawab ‘timur’. Jawaban keduanya punya alasan masing-masing. Misalnya, coba saja Anda terbang ke arah timur pasti akan tiba di kota New York? Tapi, bukankah begitu pula jika kita terbang mengelilingi bumi ke arah ke barat?

Contoh lain, poligami di dunia barat dianggap tak bermoral, tapi dalam budaya Indonesia dianggap biasa saja. Di Jepang nyerobot antrian dianggap tak bermoral, dalam budaya Indonesia hal tersebut masih dianggap biasa. Di pedalaman papua, orang berjalan di depan umum hanya pakai koteka adalah hal yang biasa, tapi jangan lakukan hal itu di jalanan kota Bandung, sebab kau akan dianggap gila.

Jadi, mana yang benar?

Nah, banyak orang berdebat tentang kebenaran. Masing-masing mengklaim diri sebagai yang paling benar. Aneka argumen dan alasan dimuntahkan. Bahkan, ada yang sampai berakhir dengan caci maki dan kekerasan fisik. Saya sendiri hanya mengenal dua kebenaran dalam hidup ini, yaitu kebenaran subjektif dan kebenaran objektif.

Kebenaran Subjektif

Kebenaran subjektif adalah kebenaran yang melibatkan persepsi pengamatnya, sering pula disebut kebenaran relatif. Seorang aktivis posmo yang bernama Michael Fackerell pernah mengucapkan suatu slogan yang berbunyi “All is relative” (Semua adalah relatif). Ya, semuanya adalah relative. Benar bagi anda belum tentu benar bagi yang lainnya, tidak ada kebenaran yang benar-benar mutlak.

Bahkan, Einstein pernah mengemukakan suatu teori yang disebut teori relativitas. Secara sederhana teori ini menyebutkan bahwa kecepatan/laju suatu benda amat tergantung pada keadaan si pengamat atau benda lain yang menjadi pembandingnya. Kecepatan tank T-72 yang dikendarai tentara Garda Republik saat perang Irak akan mempunyai angka yang berbeda jika dilihat dari helikopter Apache yang terbang diam di dekatnya dan jika dilihat dari pesawat tempur F-16 yang sedang memburunya.

Amrozi Cs ngebom sana-sini, ratusan orang tewas, ratusan orang pula kehilangan orang-orang tersayangnya. Apa yang ia katakan “saya melakukan ini karena saya yakin hal ini benar”. Cuiiihh…lihat…orang gila yang kini di neraka itu mengatakan bahwa dirinya melakukan sesuatu yang benar. Ya….kebenaran memang subjektif, relatif, tergantung pada persepsinya masing-masing.

Tidak ada yang betul-betul salah atau benar mengenai apapun. Apa yang mungkin “benar bagi Anda” tidak berarti “benar bagi saya.”

Kebenaran Objektif

Kebenaran objektif adalah kebenaran apa adanya tanpa melibatkan persepsi pengamatnya. Kebenaran ini melibatkan persesuaian antara apa yang diketahui dengan fakta sebenarnya. Umpamanya, binatang kaki seribu memiliki kaki 1000. Setelah diteliti ternyata binatang kaki seribu hanya memiliki 666 kaki, karena pengetahuan tidak sesuai dengan obyek maka pernyataan dianggap keliru. Namun saat dinyatakan binatang kaki seribu memiliki kaki 666, maka pernyataan dianggap benar.

Menurut ilmu fisika, kecepatan cahaya di ruang hampa akan selalu sama dari sudut manapun seorang pengamat melihatnya. Kecepatan cahaya tidak pernah relatif dan selalu terhadap pengamat. Kecepatan cahaya selalu benar dari sudut mana pun seorang pengamat melihatnya. Begitu pula dengan hukum-hukum fisika lainnya, ia berlaku sama di manapun dan kapanpun di alam semesta ini dan tidak bergantung pada persepsi pengamatnya. Ini adalah contoh kebenaran objektif.

Matematika dan sains mendekati kebenaran objektif, maka orang sering menyebutnya dengan ilmu pasti. Saya katakan mendekati, karena terkadang unsur subjektivitas tetap ada. Misalnya, bila ditanyakan berapa 2 ditambah 2 pasti spontan dijawab 4, namun justru ada beberapa jenis soal yang sebaiknya 2 ditambah 2 tidak dijawab 4 namun hasil mutlak dari akar 16. Hal ini ditujukan supaya soal dapat dikerjakan dengan efisien.

Berikut ini adalah contoh lain yang tidak serius, misal: bagi tukang cuci-cetak foto lain lagi. Jika ditanya 2 x 3 berapa hasilnya? Jawabnya ada yang mengatakan Rp 500, Rp 1.000, Rp 2.000. Padahal, dalam ilmu pasti hasil perkalian 2 x 3 sama dengan 6. Di beberapa swalayan bahkan jika Rp 10.000 uang yang kita miliki dibelikan Rp 9.500 untuk harga sebungkus roti bagelen hasilnya bisa berupa sebungkus roti bagelen dan 3 buah permen. Padahal yang benar adalah si pembeli mendapat sebungkus roti bagelen dan uang kembalian Rp 500. Objektif yang menjadi subjektif bukan?

Jadi, suatu objek dapat didekati secara subjektif, bahkan di ranah kebenaran objektif sekalipun. Begitulah, semua objek bisa dipersepsi secara berbeda. Objeknya sama, tetapi persepsinya yang berbeda. Dulu matahari dianggap mengelilingi bumi, tetapi kemudian ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa bumi-lah yang mengelilingi matahari. Objeknya sama, faktanya sama, tidak berubah, dan itu-itu saja, hanya persepsinya yang berubah.

Kalau begitu relativitas bisa menimbulkan kekacauan atau ketidakpastian, karena masing-masing orang sangat mungkin memiliki persepsi atau pemahaman yang berbeda, misalnya dalam norma-norma sosial?

Betul.

Lalu, apa yang kita perlukan dalam ketidakpastian ini?

Jawabnya: menetapkan konsensus bersama.

Ya acuan. Jika kita berpegang pada acuan yang telah menjadi kesepakatan bersama, saya pastikan tidak akan terjadi kekacauan. Konsensus dalam bernegara adalah undang-undang, atau dalam tingkat internasional ada Piagam HAM atau perjanjian antarnegara, itulah yang harus jadi acuan. Sepanjang Anda tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, seharusnya setiap tindakan Anda tak perlu dipermasalahkan.

Misal, perkara seks pranikah banyak pendapat yang pro dan kontra. Ya ….kita kembalikan saja pada acuan yang telah disepakati bersama, yaitu undang-undang. Adakah KUHP mengatur hal ini? Adakah KUHP menyebutnya sebagai pelanggaran hukum? Tidak ada. Selesai toh.

Instrumen undang–undang dibuat untuk menyamakan persepsi masyarakat agar mendekati hanya satu persepsi saja. Tapi, harus diingat pula bahwa yang membuat undang-undang adalah manusia juga yang memiliki subjektivitas, sehingga sangat mungkin suatu undang-undang dibuat dalam kondisi subjektif sehingga terkadang menjadi bias dan multiinterpretasi. Tetapi, minimal kita telah memiliki acuan yang telah disepakati bersama.

Lalu, bagaimana dengan kitab suci, apakah bisa menjadi acuan? Dalam kultur masyarakat yang homogen satu keyakinan mungkin bisa diterapkan, tetapi dalam kultur masyarakat yang heterogen dengan keyakinan yang beragam tidak mungkin dilakukan. Hal ini karena hanya akan menimbulkan anak emas bagi satu keyakinan dan diskriminasi bagi penganut keyakinan lainnya. Lihat saja, kitab suci dianggap sebagai kebenaran hanya oleh penganutnya. Di luar penganutnya, semua yang tertera dalam kitab suci akan dianggap sebagai dongeng, yang sama nilainya dengan isi novel Harry Potter.

Perbedaan persepsi dalam memandang kebenaran suatu objek pada hakikatnya bukanlah suatu pembeda yang saling menghancurkan satu sama lain, namun merupakan pelengkap yang saling menyempurnakan. Berpikir positif, saling menghargai, toleransi, dan rasa kebersamaan akan meminimalisir akibat dari perbedaan persepsi atas suatu objek. Kuncinya? Kembali kita harus mengacu pada acuan yang telah disepakati bersama.

Tak Ada Kebenaran Mutlak: All is Relative.

Oh ya, ….opini ini pun relative, iya toh?

Ikhwal Kebenaran dalam Nalar Politik dan Kekuasaan

Oleh: M. Risfan Sihaloho

Ikhwal kebenaran dalam konteks politik adalah sesuatu yang absurd. Artinya, kebenaran politik itu sangat musykil untuk diukur objektivitas dan validitasnya. Kecendrungan ini boleh jadi disebabkan nalar politik yang memproduksi kebenaran itu memang cenderung bersifat relativistik dan pragmatistik.

Bila dicermati, tradisi politik praktis itu memang sering diidentikkan dengan ikhwal “kepentingan” belaka. Karenanya wajar kemudian kebenaran politik hanya semata dianggap sebagai hasil representasi dari kepentingan politik. Kebenaran politik yang disajikan tidak akan pernah lepas dan bebas dari nilai kepentingan politik. Sebagai implikasinya, muncul adagium yang memandang kebenaran dalam politik itu “tidak selalu harus benar” dan begitu juga kesalahan “tidak pula melulu mesti salah”.

Tentang hal ini, filsuf eksistensialis Prancis, Jean Paul Satre dengan sinis pernah menyebut politik tidak lain adalah sebuah ilmu yang memungkinkan pemiliknya (politisi) dapat menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling benar, sedangkan orang lain salah.

Dengan demikian, wajar saja jika kemudian tindakan dan prilaku politik bisa menjadi “serba benar” atau “serba tidak keliru”, meskipun sebelumnya pandangan umum sudah menganggapnya sebagai sesuatu yang salah, kontroversial dan irrasional.

Begitulah. Dalam politik yang sering dilakukan oleh para politisi sebenarnya bukan memihak kepada kebenaran sejati, melainkan berpihak kepada kebenaran subjektif yang tidak lain merupakan cerminan dari kepentingan politik.

Monopoli Kebenaran

Mencari kebenaran itu lebih bernilai dibandingkan menguasainya (Albert Einstain)

Bagi dunia filsafat dan ilmu pengetahuan, aforisma yang dilontarkan ilmuan besar dunia Albert Einstain di atas memang adalah prinsip ideal yang seharusnya dipraktikkan. Tujuan ideal ilmu itu adalah mencari kebenaran.

Tetapi sepertinya itu tidak relevan — bahkan boleh jadi dianggap sesuatu yang naïf – dilakukan di dalam dunia politik dan kekuasaan. Dalam logika politik dan kekuasan, justru ikhtiar mencari kebenaran bukanlah suatu yang penting, dan sama sekali bukan menjadi tujuan. Bagi politisi dan penguasa yang terpenting adalah bagaimana menguasai dan mengendalikan kebenaran. Karena dengan mengendalikan dan menguasai kebenaran, akan membantu dan memudahkan politisi atau penguasa memenangkan kepentingannya.

Kalaupun ada ruang untuk kebenaran, lebih sering itu hanya sebentuk bunga-bunga kata yang mekar di mulut mereka yang sebenarnya pendusta. Jarang sekali kebenaran jadi bagian dari dedikasi dan komitmen mereka.

Dan biasanya, pihak yang paling potensial untuk menguasai kebenaran adalah mereka yang sedang memegang kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang digenggam, maka semakin besar peluang memenangkan pertarungan untuk menguasai kebenaran.

Dalam konteks politik dan kekuasaan, makna menguasai kebenaran adalah bagaimana penguasa menggunakan segenap kekuasaan yang dimilikinya secara optimal untuk selalu merasionalisasi dan membenarkan setiap perilaku dan kebijakan yang dikeluarkannya.

Tentunya kita masih ingat, di masa pemerintahan Orde Baru, bangsa ini pernah mengalami masa dimana telah terjadi monopoli kebenaran oleh rezim penguasa. Atas nama negara, penguasa otoritarian saat itu tampil sebagai pembuat sekaligus penafsir tunggal kebenaran politik untuk mengamankan status-quo kekuasaannya.

Dalam segala hal pihak penguasa selalu memaksakan semua yang dilakukannya harus dianggap dan diamini sebagai sesuatu kebenaran yang tidak pernah salah. Dan jika ada pihak-pihak yang berupaya menginterupsi atau mengoreksinya, maka itu akan dianggap sebagai tindakan subversif yang kemudian pantas untuk dibungkam secara represif.

Terbukti, tidak sedikit tokoh, kelompok dan media massa yang mencoba nekat menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran yang berbeda dengan kebenaran pemerintah telah menjadi korban kelaliman penguasa pada waktu itu.

Namun setelah rezim Orba runtuh dan bangsa ini memasuki era reformasi, kondisi pun berubah drastis. Kehadiran gerakan reformasi sebagai antitesa dari Orba telah membawa angin perubahan yang cukup radikal bagi bangsa ini. Salah satu implikasi yang paling menonjol dari kehadiran gerakan reformasi adalah terbukanya kran kebebasan ditengah-tengan kehidupan bernegara, termasuk dalam sektor kehidupan politik.

Tak ayal, eforia pun melanda sebagian besar anak bangsa menyambut era kebebasan tersebut. Tiba-tiba siapapun tidak tabu lagi untuk bersuara memuntahkan aspirasinya. Begitu juga terkait kebenaran politik, negara bukan lagi jadi satu-satunya penguasa tunggal kebenaran politik yang dominan. Setiap orang atau kelompok kepentingan bebas memiliki klaim kebenaran politik masing-masing.

Politik Pembenaran

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun determinasi negara terhadap kebenaran politik sudah berkurang sedemikian rupa, sesungguhnya bukan berarti syahwat penguasa untuk menguasai kebenaran politik mengalami stagnasi.

Seperti yang terlihat belakangan ini, sebenarnya gelagat hasrat pihak penguasa untuk menguasai kebenaran politik masih cukup besar. Namun masalahnya, rezim penguasa di zaman reformasi tidak menguasai kebenaran politik dengan cara kursif seperti yang dipraktikkan oleh rezim penguasa orba. Oleh karenanya pilihan yang paling efektif diambil penguasa adalah dengan cara memaksimalkan hegemoni kekuasaan yang dimilikinya.

Dalam konteks hegemoni, pihak penguasa dengan segenap instrumen kekuasaannya dituntut mampu lebih moderat untuk “memaksakan” versi kebenaran politiknya.

Politik Kebenaran

Jika kebenaran politik begitu musykil untuk dipercaya, maka sesungguhnya masih ada bentuk representasi lain yang justru penting untuk selalu diperjuangkan dan ditradisikan, yakni “politik kebenaran”. Apa itu politik kebenaran?

Secara sederhana, politik kebenaran itu dapat diartikan dengan politik ketulusan. Artinya, politik dan kekuasan harus selalu dijalankan dengan etos ketulusan dalam rangka memperjuangkan kemaslahatan bersama (bonum commune). Seorang politisi atau penguas yang menganut ideologi politik kebenaran akan senantiasa menjadikan dunia politik dan kekuasaan sebagai instrumen perjuangan untuk mewujudkan kebenaran dan kebaikan.

Dalam konteks kehidupan bernegara, secara konseptual kebenaran itu adalah nilai-nilai ideal yang telah disusun dan dirumuskan dalam dasar negara.

Di Indonesia, konsep aksioma kebenaran itu tak lain terkandung dalam Pancasila dan UUD1945. Keduanya menjadi postulat dan standar rujukan kebenaran bagi segenap komponen bangsa yang harus senantiasa diamalkan dalam kehidupan bernegara.

Akan tetapi, sepertinya bagi politisi hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dan menguntungkan untuk dilakukan dalam kultur politik pragmatis. Karena dunia politik adalah kumpulan fakta dan realitas yang syarat kebohongan dan kemunafikan. Seperti pernah diungkapkan George RR Martin dalam bukunya “A Clash of Kings” (1998); “orang sering mengklaim rasa lapar akan kebenaran, tapi jarang menyukai rasa itu saat disajikan“.

Dan perlu dipahami, politik kebenaran tidak sama dengan politik pembenaran. Politik kebenaran adalah bentuk praksis dari tradisi politik adiluhung (high politic), sedangkan politik pembenaran merupakan praktik politik murahan (low-politic) yang ditujukan untuk membenarkan perilaku busuk politik.

Penutup

Boleh jadi, bagi sebagian orang gagasan politik kebenaran mungkin dianggap sebagai sesuatu yang utopis dan tidak realistik. Namun meskipun demikian, jangan sampai hal itu membuat kita pesimis dan melemahkan iktikad kita untuk terus berusaha menyirami konstelasi dunia politik kita yang begitu kering-kerontang dari nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan ketulusan.

Kita berharap masih ada —walaupun segelintir – politisi di negeri ini yang masih memiliki hati yang bersih untuk ikhlas memperjuangkan politik kebenaran dan punya nyali untuk mengatakan seperti yang pernah dinyatakan oleh Umar bin Khattab; “Jika ada seribu orang yang membela kebenaran, aku berada diantaranya. Jika ada seratus orang yang membela kebenaran, aku berada diantaranya. Jika ada sepuluh orang pembela kebenaran, aku tetap ada di barisan itu. Dan jika hanya ada satu orang yang tetap membela kebenaran, maka akulah orangnya.”. Semoga (*)

Sumber Tulisan dan Tulisan Terkait Islam, Politik dan Kebenaran :

1) Ikhwal Kebenaran dalam Nalar Politik dan Kekuasaan – TAJDID.ID

2) Ada Dua Macam Kebenaran - Kompasiana.com

3) Einstein taught us: It’s all ‘relative’ (snexplores.org)

4) Questions for ‘Einstein taught us: It’s all relative’ | Science News Explores (snexplores.org)

5) Einstein explains: It's all relative | Science in the Classroom

6) When Einstein said that everything is relative, did he mean that the absolute doesn't exist? - Quora

7) Everything Is Relative: A Powerful Perspective on Life (tomaslau.com)

8) Albert Einstein and the Theory of Relativity (rochester.edu)

9) Theory of relativity - Wikipedia

10) Ep. 9: Einstein's Theory of Special Relativity | Astronomy Cast

11) Explaining Einstein's Theory of Special Relativity (wondriumdaily.com)