Syura
dalam Pandangan Islam dan Demokrasi
Sebagian kaum muslimin
mengidentikkan antara syura dan demokrasi, menganggap sama antara keduanya,
atau minimal membenarkan demokrasi karena musyawarah/syura juga diakui dalam
sistem demokrasi. Artikel ini berusaha memaparkan syura secara ringkas dan
nantinya akan berujung pada pemaparan sisi-sisi perbedaan antara syura dan
demokrasi yang merupakan produk sekulerisme.
Definisi Syura
Menurut bahasa, syura
memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau
mengambil sesuatu [Mu’jam Maqayis al-Lughah 3/226].
Sedangkan secara
istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura, diantara
mereka adalah Ar Raghib al-Ashfahani yang mendefinisikan syura sebagai proses
mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta syura [Al Mufradat fi Gharib
al-Quran hlm. 207].
Ibnu al-Arabi al-Maliki
mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu
permasalahan) dimana peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki [Ahkam al-Quran
1/297].
Sedangkan definisi syura
yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer diantaranya adalah proses
menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi
yang mendekati kebenaran [Asy Syura fi Zhilli Nizhami al-Hukm al-Islami hlm. 14].
Dari berbagai definisi
yang disampaikan di atas, kita dapat mendefinisikan syura sebagai proses memaparkan
berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam
suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal,
agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga
tujuan yang diharapkan dapat terealisasikan [Asy Syura fi al-Kitab
wa as-Sunnah hlm. 13].
Pensyari’atan Syura
dalam Islam
Islam telah menuntunkan
umatnya untuk bermusyawarah, baik itu di dalam kehidupan individu, keluarga,
bermasyarakat dan bernegara.
Dalam kehidupan individu, para sahabat sering
meminta pendapat rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam masalah-masalah yang
bersifat personal. Sebagai contoh adalah tindakan Fathimah yang meminta
pendapat kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika Mu’awiyah dan Abu
Jahm berkeinginan untuk melamarnya [HR. Muslim : 1480].
Dalam kehidupan
berkeluarga, hal ini diterangkan dalam surat al-Baqarah ayat 233, dimana Allah
berfirman,
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)
“Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka
tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan“. [Al Baqarah : 233].
Imam Ibnu Katsir
mengatakan, Maksud dari firman Allah (yang artinya), ” Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka
tidak ada dosa atas keduanya” adalah apabila kedua orangtua sepakat untuk
menyapih sebelum bayi berumur dua tahun, dan keduanya berpendapat hal itu
mengandung kemaslahatan bagi bayi, serta keduanya telah bermusyawarah dan
sepakat melakukannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dengan demikian,
faidah yang terpetik dari hal ini adalah tidaklah cukup apabila hal ini hanya
didukung oleh salah satu orang tua tanpa persetujuan yang lain. Dan tidak boleh
salah satu dari kedua orang tua memilih untuk melakukannya tanpa bermusyawarah
dengan yang lain [Tafsir
al-Quran al-‘Azhim 1/635].
Baca
Juga: Noda Hitam
Demokrasi
Dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, Al Quran telah menceritakan bahwa syura telah
dilakukan oleh kaum terdahulu seperti kaum Sabaiyah yang dipimpin oleh ratunya,
yaitu Balqis. Pada surat an-Naml ayat 29-34 menggambarkan musyawarah yang
dilakukan oleh Balqis dan para pembesar dari kaumnya guna mencari solusi
menghadapi nabi Sulaiman ‘alahissalam.
Demikian pula Allah
telah memerintahkan rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam untuk bermusyawarah dengan
para sahabatnya dalam setiap urusan. Allah Ta’ala berfirman,
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)
“Maka disebabkan rahmat
dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu, Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. [Ali ‘Imran :
159].
Di dalam ayat yang lain,
di surat Asy Syura ayat 38, Allah Ta’ala berfirman,
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
“Dan (bagi) orang-orang
yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan
mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan
sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. [Asy Syura :
36-39].
Maksud firman Allah Ta’ala
(yang artinya), “sedang
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka” adalah
mereka tidak melaksanakan suatu urusan sampai mereka saling bermusyawarah
mengenai hal itu agar mereka saling mendukung dengan pendapat mereka seperti
dalam masalah peperangan dan semisalnya [Tafsir al-Quran al-‘Azhim 7/211].
Seluruh ayat al-Quran di
atas menyatakan bahwasanya syura (musyawarah) disyari’atkan dalam agama Islam,
bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa syura adalah sebuah kewajiban, terlebih
bagi pemimpin dan penguasa serta para pemangku jabatan. Ibnu Taimiyah
mengatakan, “Sesungguhnya Allah Ta’ala memerintahkan nabi-Nya bermusyawarah untuk
mempersatukan hati para sahabatnya, dan dapat dicontoh oleh orang-orang setelah
beliau, serta agar beliau mampu menggali ide mereka dalam permasalahan yang di
dalamnya tidak diturunkan wahyu, baik permasalahan yang terkait dengan
peperangan, permasalahan parsial, dan selainnya. Dengan demikian, selain beliau
shallallahu’alaihi wa sallam tentu lebih patut untuk bermusyawarah” [As Siyasah
asy-Syar’iyah hlm. 126].
Sunnah nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam pun menunjukkan betapa nabi shallallahu’alaihi wa
sallam sangat memperhatikan untuk senantiasa bermusyawarah dengan para
sahabatnya dalam berbagai urusan terutama urusan yang terkait dengan
kepentingan orang banyak.
Beliau pernah
bermusyawarah dengan para sahabat pada waktu perang Badar mengenai
keberangkatan menghadang pasukan kafir Quraisy.
Selain itu, rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam pernah bermusyawarah untuk menentukan lokasi berkemah dan
beliau menerima pendapat al-Mundzir bin ‘Amr yang menyarankan untuk berkemah di
hadapan lawan.
Dalam perang Uhud,
beliau meminta pendapat para sahabat sebelumnya, apakah tetap tinggal di
Madinah hingga menunngu kedatangan musuh ataukah menyambut mereka di luar
Madinah. Akhirnya, mayoritas sahabat menyarankan untuk keluar Madinah menghadapi
musuh dan beliau pun menyetujuinya.
Dalam masalah lain,
ketika terjadi peristiwa hadits al-ifki, Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam
meminta pendapat ‘Ali dan Usamah perihal ibunda ‘Aisyah radhiallahu ‘anhum.
Demikianlan, nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam juga bermusyawarah dengan para sahabatnya baik dalam masalah
perang maupun yang lain.
Baca
Juga: Inilah Alasan Mengapa Pemimpin Hasil Pilpres Harus Tetap Ditaati
Urgensi dan Faedah Syura
Ibnu ‘Athiyah
mengatakan, “Syura merupakan aturan terpenting dalam syari’at dan ketentuan
hukum dalam Islam” [Al Muharrar al-Wajiz]. Apa yang dikatakan oleh beliau
mengenai syura benar adanya karena Allah ta’ala telah menjadikan syura sebagai
suatu kewajiban bagi hamba-Nya dalam mencari solusi berbagai persoalan yang
membutuhkan kebersamaan pikiran dengan orang lain. Selain itu, Allah pun telah
menjadikan syura sebagai salah satu nama surat dalam al-Quran al-Karim. Kedua
hal ini cukup untuk menunjukkan betapa syura memiliki kedudukan yang penting
dalam agama ini.
Amir al-Mukminin, ‘Ali radhiallahu ‘anhu
juga pernah menerangkan manfaat dari syura. Beliau berkata, “Ada tujuh
keutamaan syura, yaitu memperoleh solusi yang tepat, mendapatkan ide yang
brilian, terhindar dari kesalahan, terjaga dari celaan, selamat dari
kekecewaan, mempersatukan banyak hati, serta mengikuti atsar (dalil) [Al Aqd al-Farid
hlm. 43].
Urgensi dan
faedah syura banyak diterangkan oleh para ulama, diantaranya imam Fakhr ad-Din
ar-Razy dalam Mafatih
al-Ghaib 9/67-68. Secara ringkas beliau menyebutkan bahwa syura
memiliki faedah antara lain adalah sebagai berikut :
·
Musyawarah yang
dilakukan nabi shallallahu’alaihi wa sallam dengan para sahabatnya menunjukkan
ketinggian derajat mereka (di hadapan nabi) dan juga hal ini membuktikan betapa
cintanya mereka kepada beliau dan kerelaan mereka dalam menaati beliau. Jika
beliau tidak mengajak mereka bermusyawarah, tentulah hal ini merupakan bentuk
penghinaan kepada mereka.[su_spacer]
·
Musyawarah perlu
diadakan karena bisa saja terlintas dalam benak seseorang pendapat yang
mengandung kemaslahatan dan tidak terpikir oleh waliy al-amr (penguasa). Al
Hasan pernah mengatakan,[su_spacer]
مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَدِ أَمَرِهِمْ
“Setiap kaum yang
bermusyawarah, niscaya akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan
yang terbaik dalam permasalahan mereka” [Al Adab
karya Ibnu Abi Syaibah 1/149]. [su_spacer]
· Al Hasan dan Sufyan ibn
‘Uyainah mengatakan, “Sesungguhnya nabi diperintahkan untuk bermusyawarah agar
bisa dijadikan teladan bagi yang lain dan agar menjadi sunnah (kebiasaan) bagi
umatnya” [su_spacer]
·
Syura memberitahukan
kepada rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam dan juga para penguasa setelah
beliau mengenai kadar akal dan pemahaman orang-orang yang mendampinginya, serta
untuk mengetahui seberapa besar kecintaan dan keikhlasan mereka dalam menaati
beliau. Dengan demikian, akan nampak baginya tingkatan mereka dalam keutamaan.
Baca
Juga: Fatwa Syaikh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Tentang Pemilu
12 Perbedaan antara
Syura dan Demokrasi
Telah disebutkan
sebelumnya bahwa artikel ini berusaha untuk memaparkan sisi-sisi perbedaan
antara syura dan demokrasi mengingat beberapa kalangan menyamakan antara
keduanya. Meskipun, komparasi antara keduanya tidaklah tepat mengingat syura
berarti meminta pendapat (thalab ar-ra’yi) sehingga dia adalah sebuah mekanisme
pengambilan pendapat dalam Islam dan merupakan bagian dari proses sistem
pemerintahan Islam (nizham as-Siyasah al-Islamiyah).
Sedangkan demokrasi
adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi,
undang-undang, dan sistem pemerintahan, sehingga bukan sekedar proses
pengambilan pendapat [Syura bukan Demokrasi karya M. Shiddiq al-Jawi].
Dengan demikian, yang
tepat adalah ketika kita membandingkan antara system pemerintahan Islam dengan
demokrasi itu sendiri.
Perbedaan
antara sistem pemerintahan Islam yang salah satu landasannya adalah syura
dengan sistem demokrasi terangkum ke dalam poin-poin berikut :
1. Umat (rakyat) dalam
suatu sistem demokrasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang
menempati suatu wilayah tertentu, dimana setiap individu di dalamnya berkumpul
dikarenakan kesadaran untuk hidup bersama, dan diantara faktor yang membantu
terbentuknya umat adalah adanya kesatuan ras dan bahasa [Mabadi Nizham al-Hukm
fi al-Islam hlm. 489]. Sedangkan dalam sistem Islam, definisi umat
sangatlah berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya, karena dalam
mendefinisikan umat, Islam tidaklah terbatas pada faktor kesatuan wilayah, ras,
dan bahasa. Namun, umat dalam Islam memiliki definisi yang lebih luas karena
akidah islamiyah-lah yang menjadi tali pengikat antara setiap individu muslim
tanpa membeda-bedakan wilayah, ras, dan bahasa. Dengan demikian, meski kaum
muslimin memiliki beraneka ragam dalam hal ras, bahasa, dan wilayah, mereka
semua adalah satu umat, satu kesatuan dalam pandangan Islam [Asy Syura wa
ad-Dimuqratiyyah al-Ghariyyah hlm. 25].
2. Sistem demokrasi hanya
berusaha untuk merealisasikan berbagai tujuan yang bersifat materil demi
mengangkat martabat bangsa dari segi ekonomi, politik, dan militer. Sistem ini
tidaklah memperhatikan aspek ruhiyah.
Berbeda tentunya dengan sistem Islam, dia tetap
memperhatikan faktor-faktor tersebut tanpa mengenyampingkan aspek ruhiyah
diniyah, bahkan aspek inilah yang menjadi dasar dan tujuan dalam sistem
Islam.Dalam sistem Islam, aspek ruhiyah menjadi prioritas tujuan dan
kemaslahatan manusia yang terkait dengan dunia mereka ikut beriringan di
belakangnya [Asy
Syura wa ad-Dimuqratiyyah al-Ghariyyah hlm. 25].
3. Di dalam sistem
demokrasi, rakyat memegang kendali penuh. Suatu undang-undang disusun dan
diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat. Setiap peraturan yang
ditolak oleh masyarakat, maka dapat dimentahkan, demikian pula peraturan baru
yang sesuai dengan keinginan dan tujuan masyarakat dapat disusun dan diterapkan.
Berbeda halnya dengan sistem Islam, seluruh kendali
berpatokan pada hukum Allah suhanahu wa ta’ala. Masyarakat tidaklah
diperkenankan menetapkan suatu peraturan apapun kecuali peraturan tersebut
sesuai dengan hukum Islam yang telah diterangkan-Nya dalam al-Quran dan lisan
nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Demikian juga dalam permasalahan
ijtihadiyah, suatu peraturan dibentuk sesuai dengan hukum-hukum politik yang
sesuai dengan syari’at [An Nazhariyaat as-Siyaasiyah al-Islamiyah hlm. 338].
4. Kewenangan majelis syura
dalam Islam terikat dengan nash-nash syari’at dan ketaatan kepada waliyul amr
(pemerintah). Syura terbatas pada permasalahan yang tidak memiliki nash (dalil
tegas) atau permasalahan yang memiliki nash namun indikasi yang ditunjukkan
memiliki beberapa pemahaman. Adapun permasalahan yang memiliki nash yang jelas
dan dengan indikasi hukum yang jelas, maka syura tidak lagi diperlukan. Syura
hanya dibutuhkan dalam menentukan mekanisme pelaksanaan nash-nash syari’at.
Ibnu Hajar mengatakan, “Musyawarah dilakukan apabila
dalam suatu permasalahan tidak terdapat nash syar’i yang menyatakan hukum
secara jelas dan berada pada hukum mubah, sehingga mengandung kemungkinan yang
sama antara melakukan atau tidak. Adapun permasalahan yang hukumnya telah
diketahui, maka tidak memerlukan musyawarah [Fath al-Baari 3/3291].
Adapun dalam demokrasi, kewenangan parlemen bersifat
mutlak. Benar undang-undang mengatur kewenangannya, namun sekali lagi
undang-undang tersebut rentan akan perubahan [Asy Syura wa Atsaruha fi ad- Dimuqratiyah
hlm. 427-428].
[su_spacer]
5. Syura yang berlandaskan
Islam senantiasa terikat dengan nilai-nilai akhlaqiyah yang bersumber dari
agama. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut bersifat tetap dan tidak tunduk
terhadap berbagai perubahan kepentingan dan tujuan. Dengan demikian,
nilai-nilai tersebutlah yang akan menetapkan hukum atas berbagai aktivitas dan
tujuan umat.
Di sisi lain, demokrasi justru berpegang pada nilai-nilai
yang relatif/nisbi karena dikontrol oleh beranka ragam kepentingan dan tujuan
yang diinginkan oleh mayoritas [Asy Syura wa Atsaruha fi ad- Dimuqratiyah hlm. 427-428].
[su_spacer]
6.
Demokrasi memiliki
kaitan erat dengan eksistensi partai-partai politik, padahal hal ini tidak
sejalan dengan ajaran Islam karena akan menumbuhkan ruh perpecahan dan
bergolong-golongan.
7.
Syari’at Islam telah
menggariskan batasan-batasan syar’i yang bersifat tetap dan tidak boleh
dilanggar oleh majelis syura. Berbagai batasan tersebut kekal selama Islam ada.
Adapun demokrasi tidak mengenal dan mengakui batasan yang
tetap. Justru aturan-aturan yang dibuat dalam sistem demokrasi akan senantiasa
berevolusi dan menghantarkan pada tercapainya hukum yang mengandung kezhaliman
menyeluruh yang dibungkus dengan slogan hukum mayoritas [Fiqh asy-Syura wal
al-Istisyarah hlm. 12].
8. Demokrasi menganggap
rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berdasar
pada hukum mayoritas, suara mayoritaslah yang memegang kendali pensyari’atan
suatu hukum dalam menghalalkan dan mengharamkan. Adapun di dalam sistem syura,
rakyat tunduk dan taat kepada Allah dan rasul-Nya kemudian kepada para pemimpin
kaum muslimin [Asy
Syura la ad-Dimuqratiyah hlm. 40-41, Ad Dimuqratiyah Din hlm. 32].
9. Syura bertujuan untuk
menghasilkan solusi yang selaras dengan al-haq meski bertentangan dengan suara
mayoritas, sedangkan demokrasi justru sebaliknya lebih mementingkan solusi yang
merupakan perwujudan suara mayoritas meski hal itu menyelisihi kebenaran [Hukm ad-Dimuqratiyah
hlm. 32].
10.
Kriteria ahli syura
sangatlah berbeda dengan kriteria para konstituen dan anggota parlemen yang ada
dalam sistem demokrasi. Al Mawardi telah menyebutkan kriteria ahli syura,
beliau mengatakan, “Pertama, memiliki akal yang sempurna dan berpengalaman;
Kedua, intens terhadap agama dan bertakwa karena keduanya merupakan pondasi
seluruh kebaikan; Ketiga, memiliki karakter senang member nasehat dan
penyayang, tidak dengki dan iri, dan jauhilah bermusyawarah dengan wanita;
Keempat, berpikiran sehat, terbebas dari kegelisahan dan kebingungan yang
menyibukkan; Kelima, tidak memiliki tendensi pribadi dan dikendalikan oleh hawa
nafsu dalam membahas permasalahan yang menjadi topik musyawarah [Adab ad-Dunya wa
ad-Din hlm. 367; Al ‘Umdah fi I’dad al-‘Uddah hlm. 116; Al Ahkam
as-Sulthaniyah hlm. 6; Al Ahkam as-Sultaniyah karya Abu
Yala hlm. 24; Ghiyats
al-Umam hlm. 33].
Adapun dalam sistem demokrasi, setiap warga negara
memiliki porsi yang sama dalam mengemukakan pendapat, baik dia seorang kafir,
fasik (pelaku maksiat), zindik, ataupun sekuler. Al ‘Allamah Ahmad Muhammad
Syakir mengatakan, “Diantara konsep yang telah terbukti dan tidak lagi
membutuhkan dalil adalah bahwasanya rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
telah memerintahkan para pemangku pemerintahan setelah beliau untuk
bermusyawarah dengan mereka yang terkenal akan keshalihannya, menegakkan aturan-aturan
Allah, bertakwa kepada-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat dan berjihad di
jalan-Nya.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyebut perihal
mereka dalam sabdanya,
لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو
الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
“Hendaklah yang dekat
denganku (dalam shaf shalat) adalah mereka yang cerdas serta berakal”
[HR. Muslim: 974].
Mereka bukanlah kaum mulhid (atheis), bukanpula mereka
yang memerangi agama Allah, tidakpula para pelaku maksiat yang tidak berusaha
menahan diri dari kemungkaran, dan juga bukan mereka yang beranggapan bahwa
mereka diperbolehkan menyusun syari’at dan undang-undang yang menyelisihi agama
Allah serta mereka boleh menghancurkan syari’at Islam [‘Umdat at-Tafsir
1/383-384].
11.
Ahli syura mengedepankan
musyawarah dan nasehat kepada pemimpin serta mereka wajib untuk menaatinya
dalam permasalahan yang diperintahkannya. Dengan demikian, kekuasaan dipegang
oleh pemimpin. Pemimpinlah yang menetapkan dan memberhentikan majelis syura
bergantung pada maslahat yang dipandangnya [Al ‘Umdah fi I’dad al-‘Uddah 112].
Sedangkan dalam demokrasi, kekuasaan dipegang oleh
parlemen, pemimpin wajib menaati dan parlemen memiliki kewenangan
memberhentikan pemimpin dan menghalangi orang yang kredibel dari pemerintahan.
12.
Apabila terdapat nash
syar’i dari al-Quran dan hadits, maka ahli syura wajib berpegang dengannya dan
mengenyampingkan pendapat yang menyelisihi keduanya, baik pendapat tersebut
merupakan pendapat minoritas ataupun mayoritas.
Al Bukhari berkata dalam Shahih-nya, “Para imam/pemimpin sepeninggal nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam bermusyawarah dengan orang-orang berilmu yang
amanah dalam permasalahan yang mubah agar mampu menemukan solusi yang termudah.
Apabila al-Quran dan hadits telah jelas menerangkan suatu permasalahan, maka
mereka tidak berpaling kepada selainnya dalam rangka mengikuti nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam. Abu Bakr telah berpandangan untuk memerangi kaum yang
menolak membayar zakat, maka Umar pun mengatakan, “Bagaimana bisa anda
memerangi mereka padahal rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah
bersabda, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan
laa ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkannya, maka darah dan harta
mereka telah terjaga kecuali dengan alasan yang hak dan kelak perhitungannya di
sisi Allah ta’ala.” Maka Abu Bakr pun menjawab, “Demi Allah, saya akan
memerangi orang yang memisah-misahkan sesuatu yang justru digabungkan oleh rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Kemudian Umar pun mengikuti pendapat beliau.
Abu Bakr tidak lagi butuh pada musyawarah dalam
permasalahan di atas, karena beliau telah mengetahui ketetapan rasulullah
terhadap mereka yang berusaha memisahkan antara shalat dan zakat serta
berkeinginan merubah aturan dan hukum dalam agama [Shahih al-Bukhari 9/112;
Asy-Syamilah].
Adapun di dalam demokrasi, maka nash-nash syari’at
tidaklah berharga karena demokrasi dibangun di atas asas al-Laadiniyah/al-‘Ilmaniyah
(ateisme). Oleh karenanya, demokrasi seringkali menyelisihi berbagai ajaran
prinsipil dalam agama Islam seperti penghalalan riba, zina, dan berbagai hukum
yang tidak sejalan dengan apa yang diturunkan Allah ta’ala.
Kesimpulannya adalah tidak ada celah
untuk menyamakan antara sistem yang dibentuk dan diridhai Allah untuk seluruh
hamba-Nya dengan sebuah sistem dari manusia yang datang untuk menutup
kekurangan, namun masih mengandung kekurangan, dan berusaha untuk mengurai
permasalahan, namun dia sendiri merupakan masalah yang membutuhkan solusi [Asy
Syura wa ad-Dimuqratiyyah al-Gharbiyyah hlm. 32].[/su_note]
Meskipun ada persamaan
antara syura dan demokrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian kalangan.
Namun, terdapat perbedaan yang sangat substansial antara keduanya, mengingat
bahwa memang syura adalah sebuah metode yang berasal dari Rabb al-basyar (Rabb
manusia), yaitu Allah, sedangkan demokrasi merupakan buah pemikiran dari
manusia yang lemah yang tentunya tidak lepas dari kekurangan.
Wallahu al-Muwaffiq.
Baca
Juga: Mengapa Mudah Mengkafirkan Pemerintah?
Sumber rujukan :
1.
Asy Syura fi
al-Kitab wa as-Sunnah wa ‘inda Ulama al-Muslimin
karya Prof. Dr. Muhammad bin Ahmad bin Shalih ash-Shalih
2.
Asy Syura fi Dhlaui al-Quran wa as-Sunnah
karya Prof. Dr. Hasan Dhliya ad-Din Muhammad ‘Atr
3.
Fitnah ad-Dimuqratiyah
karya al-Imam Ahmad Walad al-Kiwari al-‘Alawi asy-Syinqithi
4.
Makalah
Nazharat Mu’ashirah fi Fiqh asy-Syura
karya Prof. Dr. Ahmad ‘Ali al-Imam
5.
Syura bukan Demokrasi
karya M.
Shiddiq al-Jawi
Penulis: Muhammad Nur
Ichwan Muslim
Sumber :
Syura: Pahami
Ini! Agar Kita Tidak Salah Dalam Mengartikan Syura (muslim.or.id)
Komentar 7
1.
Taufik says:
Ustadz, di
negara kita menganut sistem demokrasi.
Bagaimana kita
menyikapinya?
1. Jika
menolak, berarti kita tidak menaati pemerintah. Padahal saya pernah baca di
suatu artikel adanya kewajiban untuk menaati pemerintah. Juga bisa di-cap
separatis oleh pemerintah dan masyarakat lain.
2. Jika
menerimanya, berarti menerima produk sistem yang bukan berasal dari Islam.
Masihkah kita taati pemerintah yang berasalkan dari sistem ini?
3. Jika yang
memenangkan Pemilu, dan yang memimpin pemerintaahan, di negara ini, suatu saat
adalah golongan ahli bid’ah yang ikut dalam sistem demokrasi, apakah kita tetap
harus mentaati mereka? Apakah kita tetap masih dapat mendakwahkan bahwa bid’ah
yang mereka anut adalah sesat seperti selama ini? Padahal itu sama saja dengan
mencela mereka (pemerintah), di sisi lain kita dilarang mencela pemerintah,
sekalipun pemerintah tersebut dzalim.
Mohon
pencerahan ilmunya. Terimakasih
o
Muhammad
Nur Ichwan says:
@Sdr Taufik Ada pertanyaan yg pernah diajukan ke situs ini yang
mirip dengan pertanyaan saudara. Saya kutipkan kembali semoga dapat dipahami.
Pertanyaan ini diajukan kepada Ustadz Arifin Badri. Berikut pertanyaan yang
diajukan kepada beliau.
Mari kita
bicara realitas yang lebih detil:
Presiden kita sekarang adalah hasil proses pemilu yang demokratis yang menurut antum sdh jelas tanpa ragu akan keharaman demokrasi tersebut. Tentunya antum juga tahu bahwa penguasa kita sekarang bukan hanya dihantarkan oleh pemilu yang demokratis yang haram itu, tapi sekaligus penguasa kita hari ini ‘melanjutkan’ dan bahkan ‘menumbuhsuburkan’ demokrasi itu sendiri. Sebagai contohnya, dengan tetap berjalan dan berfungsinya DPR, Pilkada dll. Menurut antum apakah kebijakan penguasa kita sekarang ini yang menumbuhsuburkan demokrasi yang jelas haramnya (menurut antum) itu, termasuk kekufuran yang nyata yang berarti boleh dibuka aibnya dengan ditulis dimana2, di website baik langsung atau tidak langsung dengan membongkar kebobrokannya yaitu bahwa penguasa sekarang telah jelas2 menyebarluaskan sesuatu yang diharamkan oleh Islam yaitu ‘demokrasi’. Atau kita harus menutup rapat2 borok ini. Kalau mengikuti nasehat antum, mestinya demokrasi di Indonesai (yang bukan teori tapi sudah prakteknya) tidak boleh dibongkar di masyarakat tapi harus disampaikan secara 4 mata kepada penguasa kita (afwan kalau salah). Tapi kenyataannya justru kebalikannya, antum justru membongkar aib penguasa kita yang pro demokrasi ini. Jadi sikap kita bagaimana? Apakah mendiamkan (mentaati) penguasa yang terus menumbuh suburkan demokrasi yang jelas haram itu, karena dia adalah penguasa yang sah, ataukah dibongkar habis-habisan tentang borok demokrasi yang sedang digencarkan oleh penguasa tersebut. Dalam hal ini kalau boleh saya menilai: antum nampaknya ambivalen (mendua). Kenapa? Karena mengungkap keburukan penguasa misalnya dengan demonstrasi atas kenaikan BBM antum kritik habis-habisan sebagai tidak sejalan dengan manhaj salaf, tapi disisi lainnya antum menyebarluaskan bahaya dan bobroknya demokrasi kepada ummat Islam (baik cetak, terbitan, tasjilat, online, kajian, daurah) dengan begitu gencarnya. Artinya antum bisa dikatakan tidak taat kepada penguasa. Buktinya, saya yakin Ikhwah salafy juga tidak ikut pemilu, padahal itu adalah perintah penguasa kita. Berarti antum membangkang perintah penguasa. Saya kira walaupun tidak eksplisit, tidak sulit bagi orang awam untuk menyimpulkan bahwa salafy dengan demikian juga telah mengoreksi habis-habisan kebijakan penguasa yang membiarkan demokrasi tumbuh subur. Se
0 Comments