KHAIRUL IKSAN: Juni 2024

Rabu, 12 Juni 2024

Radikalisme di Indonesia

Sejarah Radikalisme

Pada awal penyebaran Islam di Nusantara oleh para wali songo, situasi damai dan kondisi toleran terjadi melalui interaksi keragaman budaya kehidupan lokal, bahkan pada masanya islam dapat hidup damai berdampingan dengan umat lain dan kepercayaan lain (Asrori 2015). Pada masa pasca kemerdekaan RI separatisme mengatasnamakan Islam mulai terlihat melalui gerakan pemberontakan yang terjadi seperti Kartosuwiryo tahun 1950 dengan nama DI/TII. Belakangan ini karena faktor kontigensi yang ada bermunculanlah sekte, aliran, dan mazhab baru yang mengatasnamakan Islam berkembang pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kondisi lingkungan pendukung didaerah penganutnya (Asrori 2015). Pasca reformasi 98 yang ditandai dengan bebasnya filter demokrasi dan kebebasan berpendapat lebih didahulukan dibanding penegakan hukum, maka radikalisme telah menjadi lahan subur ditandai munculnya kelompok paham baru termasuk paham agama mengatasnamakan Islam radikal.

Paham radikalisme dikalangan umat beragama islam seringkali disamakan dengan paham keagamaan padahal berbeda konteks dan tujuan dari apa yang diajarkan islam, pencetus radikalisme lahir dari berbagai kontigensi, mulai dari permasalahan ekonomi, kondisi politik, ketidakadlian sosial dan hukum dan isu marjinal pada kehidupan masyarakat. Pola organisasi paham radikal bervariatif mulai dari gerakan moral ideologi hingga militan bergaya militer. Organisasi ini memiliki tujuannya, tetapi yang menjadi penyamaan tujuan adalah mengganti kekuasaan negara dengan cara menggulingkan pemerintahan dan politik yang sah.

Menurut Hanafi (2000) kegagalan Marxisme ketika berpartisipasi dalam perjuangan politik didunia Islam turut mendorong munculnya radikalisme dalam dunia Islam. Marxisme telah memberikan kontribusi dalam sektor industrialisasi dan gerakan pembebasan beberapa negara muslim dari kolonialisme (Hanafi 2000). Namun, marxisme memiliki keterbatasan tidak mampu menyentuh hati masyarakat dan terlanjur diaplikasikan tanpa proses adaptasi dengan lingkungan masyarakat Muslim. Model kolonialisme baru dan agresi negara barat disejumlah negara Muslim ikut menjadi faktor eksternal bagi kemunculan kembali radikalisme diera milenium (Masduki 2013). Kalangan Islam yang merasa terancam oleh ekspansi militer asing seperti zionisme dan kolonialisme gaya baru merasa perlu melakukan perlawanan dengan bermodalkan spirit perjuangan jihad yang diambil dari tradisi pemikiran Islam (Masduki 2013).

Pengertian Radikalisme

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan (Ariwidodo, 2017). Radikalisme menurut Kartodirdjo (1985) dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Studi ilmu sosial mengartikan radikalisme sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya (Rubaidi 2007) (Hasani & Napospos 2010). Hafid (2020) menjelaskan bahwa gerakan radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman baru. Gerakan perubahan kadang disertai dengan tindak kekerasan (Hafid 2020). Bila dilihat dari pemahaman agama, gerakan radikalisme agama dapat dimaknai sebagai gerakan berpandangan kolot dan jumud serta kaku aturan, menggunakan kekerasan atau memaksakan pendapat tentang pandangan keagamaan, serta menganggap hanya pemahaman agamanya saja yang benar dan paling sesuai Al-Qur’an dan hadis (Hafid 2020).

Permasalahan radikalisme Islam di Indonesia makin mengakar menjadi besar karena pendukungnya makin meningkat (Asrori 2015), akibat konstelasi politik, lambat laun konsep radikalisme di Indonesia berbeda tujuan serta tidak mempunyai pola yang seragam. Paham radikalisme di Indonesia ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari’at Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam, namun ada pula paham yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia. Selain itu paham ini memperjuangkan berdirinya paham kekhalifahan yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi beragam (Turmudi 2005).

Ciri Radikalisme

Kelompok radikal memiliki ciri yang hampir sama dalam berhubungan dengan lingkungannya maupun dengan diri sendiri, disebutkan oleh Masduki (2013) antara lain (1) Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul seakan-akan kelompok ini adalah orang suci yang tak pernah melakukan kesalahan ma’sum padahal hanya manusia biasa, sementara kebenaran oleh manusia bersifat relatif dan hanya Allah yang tahu kebenaran absolut. (2) Radikalisme mempersulit tata cara Islam yang dianut, bahwa sejatinya ajaran islam bersifat samhah atau toleran dengan menganggap perilaku, hukum dan ibadah. Memahami hukum sunnah seakan-akan wajib dan yang makruh seakan-akan haram atau sebaliknya. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. (3) Kelompok radikal bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode “Bi al-hikmah” seperti yang digunakan oleh Nabi SAW, sehingga dakwah yang dilakukan justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. (4) Mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara terutama terkait apa yang diyakininya dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan pendapat.

Karakteristik seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan bagaimana Nabi ketika menyampaikan suatu wahyu. (5) Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain diluar golongannya yang tidak sepaham. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatif dan mengabaikan aspek positifnya walaupun berdampak baik. (6) Paham dari kelompok ini mudah mengkafirkan atau memberi label takfiri orang atau kelompok lain yang berbeda pendapat. Pada masa lampau sikap seperti ini identik dengan golongan Khawarij, kemudian pada masa kontemporer identik dengan istilah “Jamaah Takfir wa Bid’ah” dan kelompok puritan. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah demokratis, mengkafirkan rakyat yang menjalankan penerapan demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang bahkan kelompok yang berbeda pandangan dengan mereka, sebab mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang paling benar yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya.

Penyebab Kemunculan Radikalisme

Paham radikalisme berkembang di Indonesia disebabkan tiga faktor utama (Khammami 2002). Faktor pertama adalah perkembangan global bahwa kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror atas dasar penderitaan sesama muslim. Kondisi di Afghanistan, pencaplokan Palestina oleh Zionis, Irak, Yaman, Syiria, dan seterusnya dipandang sebagai campur tangan kerjasama Amerika Israel dengan bantuan blok pendukungnya (Khammami 2002). Adapun faktor kedua adalah terkait dengan kian tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif (Khammami 2002). Wahabisme dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas yang membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin sendiri, sehingga dengan mudah mereka mengatakan diluar kelompok mereka yang berbeda sikap, pandangan dan pemikiran adalah kafir, musuh, dan wajib diperangi. Faktor ketiga adalah karena kemiskinan atau keadilan sosial. Kondisi ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme, namun perasaan termarjinalkan adalah hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan kuat antara kemiskinan yang terjadi dan laten radikalisme. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme (Khammami 2002).

Radikalisme muncul di Indonesia disebabkan perubahan tatanan sosial dan politik (Asrori 2015) yang tidak sepaham dengan kelompok radikalis. Ideologi baru yang dianut lebih keras dan tidak mengenal toleransi, sebab banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi (Asrori 2015). Menurut Al-Qardawi (1986). Menjelaskan kemunculan radikalisme atau gerakan “al-tatharruf” disebabkan oleh (1) Pengetahuan agama yang parsial bahkan melalui proses belajar yang doktriner pada kalangan pelajar atau mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi berlatar belakang umum (2) Literal dalam memahami konsep agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari perspektif subjektif saja tetapi dan minim wawasan tentang esensi agama (3) Berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang memberatkan umat (4) Lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa paham radikalis sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat,dan semangat zaman (5) Radikalisme muncul sebagai reaksi terhadap bentuk yang dianggap radikalisme yang lain seperti sikap radikal kaum sekular yang menolak agama. (6) Perlawanan terhadap ketidakadilan perlakuan sosial, ekonomi, hukum dan politik ditengah masyarakat.

Radikalisme muncul dari respon rasa frustasi dan pemberontakan terhadap ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh lemah dan mandulnya kinerja lembaga hukum (Al-Qardawi 1986). Lembaga hukum di Indonesia yang masih carut marut, tebang pilih dalam penanganan kasus, putusan pengadilan dalam menjatuhkan vonis hukum yang tidak adil, serta keberpihakan hukum dapat menjadi stimulus penyebab paham radikalisme berkembang. Kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan akhirnya direspon oleh kalangan radikal dengan tuntutan penerapan syari’at Islam Al-Qardqwi (1986). Dengan harapan, bila menerapkan aturan syari’at kelompok yang merasa terzalimi ini akan mampu menegakkan keadilan, namun tuntutan penerapan syariah pasti diabaikan oleh negara terutama Indonesia karena tidak sesuai dengan paham bernegara, sehingga mereka frustasi dan akhirnya memilih cara kekerasan dalam menyampaikan tujuannya (Al-Qardqwi 1986).

Menurut Khammami (2002), kemunculan radikalisme dari sisi agama disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal dari dalam umat Islam karena adanya penyimpangan norma agama dengan pemahaman agama yang totalistik sempit dan formalistik yang bersikap kaku dalam memahami konsep agama. Paham ini memandang agama dari satu arah yaitu tekstual, tanpa melihat dari sumber lain. Faktor kedua berasal dari kondisi eksternal diluar umat Islam yang menjadi pendukung untuk melakukan penerapan syari`at Islam dalam sendi-sendi kehidupan (Kammami 2002).

Usaha Deradikalisasi Radikalisme

Paham radikal akan berkembang ditengah masyarakat ketika ketidakadilan sosial dan hukum, kondisi kemiskinan serta penyimpangan paham islam yang sempit, maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak dari pemangku kepentingan masyarakat dan pemerintahan negara Indonesia. Negara diharapkan hadir secara cepat dan tanggap dalam meredam konflik atas nama agama dan SARA sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Hafid 2020). Negara melalui perangkat aparaturnya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebenar-benarnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dari sisi perlakuan hukum, pelayanan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan segenap warga negara. Pembinaan mental dan spiritual generasi muda di lembaga pendidikan formal maupun nonformal agar terhindar dari paham radikal (Hafid 2020).

Al-Qardhawi (1986) menjelaskan terdapat solusi untuk mengatasi masalah radikalisme (1) Menghormati aspirasi kalangan Islamis radikalis melalui cara-cara yang dialogis dan demokratis (2) memperlakukan mereka secara manusiawi dan penuh persaudaraan (3) Tidak melawan mereka dengan sikap yang sama ekstrem dan radikal, keduanya harus ditarik ke posisi moderat agar berbagai kepentingan dapat dikompromikan (4) Masyarakat diberikan kebebasan berpikir agar terwujud dialog sehat dan saling mengkritik yang konstruktif sehingga berdampak empatik antar aliran (5) Menjauhi sikap saling mengkafirkan dan tidak membalas pengkafiran dengan pengkafiran (6) Mempelajari agama secara benar sesuai dengan metode yang sudah ditentukan oleh para ulama Islam dan mendalami esensi agama agar menjadi Muslim yang bijaksana tidak hanya literasi tanpa bimbingan. (7) Tidak menjadi seorang Islam secara parsial dan reduktif dengan mempelajari esensi tujuan syariat maq-a.sid syar-iah.

Masduqi (2013) menyarankan agar Pendidikan pengajaran agama Islam yang terinfiltrasi oleh paham radikal perlu dilakukan reorientasi ke arah yang sesuai dengan spirit Islam yang mengajarkan saling menghargai dan persaudaraan. Perencanaan tentang konsep pendidikan Islam yang seimbang dengan penerapan prisnsip “Hablum minallah-hablum minannas” toleran, inklusif, humanis dan multikulturalis yang mengajarkan kasih saying sesama makhluk ciptaan Tuhan, kesantunan, menghornati orang lain, dan kerukunan harus dimulai sejak pendidikan dasar, sehingga dimasa mendatang pastinya dapat mendorong terwujudnya keharmonisan dalam bernegara.

Daftar Pustaka

Al-Qardhawi, S., Y. (1986). Al-Shahwah al-Islamiyah bayn al-Juhud wa al-attarruf. Bank al-Taqwa. Cairo.

Ariwidodo, E. (2017) Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia, Kars Journal of Social and Islamic Culture, 249-283.

Asrori, A. (2015) Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. (2), 253-268. 5.

Hafid, W. (2020) Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal). Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI 1(1). 31-46.

Hanafi, H. (2000). Islam in the Modern World: Tradition, Revolution and Culture. Dar Kebaa Bookshop. Cairo.

Hasani, I. & Naipospos, B. T. (2010). Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat:Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Pustaka Masyarakat, Jakarta.

Kartodirdjo, S. (1985). Ratu Adil. Sinar Harapan, Jakarta.

Khammami, Z. (2002). Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia. Teraju. Jakarta.

Masduqi, I. (2013) Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. Jurnal Pendidikan Islam 2(1). 1-20.

Rubaidi, A. (2007). Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia. Logung Pustaka.

Turmudi, E. (2005). Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta:LIPI Press.

Sumber :

 Radikalisme di Indonesia – Psychology (binus.ac.id)

Referensi Lain Tentang Radikalisme :

ü Memahami Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia | I-KHub (ikhub.id)

ü Pengertian Radikalisme dan Cirinya, Apa Saja? (detik.com)

ü Radikalisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

ü Jurnal JIAPD Radikalisme.pdf (ipdn.ac.id)

ü Radikalisme Adalah Pengertian, Ciri-ciri, dan Solusi (mediaindonesia.com)

ü Cegah Radikalisme, Jaga Keutuhan Negara | Indonesia Baik

ü TRIBRATA – RADIKALISME APA UNTUNGNYA (polri.go.id)

ü Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (babelprov.go.id)

ü BNPT Terus Berupaya Cerdaskan Masyarakat Agar Mampu Menyaring Konten Radikalisme di Dunia Maya - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

ü Radikalisme: Pengertian, Sejarah, Ciri-Ciri, dan Cara Menangkal (gramedia.com)

ü TRIBRATA – Mari Bersama Tolak Radikalisme (polri.go.id)

ü Berita dan Informasi Radikalisme Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

ü Cegah Paham Radikalisme Pada Anak Muda, Kepala BNPT: Peran Pendidikan dari Keluarga Merupakan Pertahanan Utama - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

ü Gorontalo Kemenag

ü Antisipasi Radikalisme di Media Sosial, Diskominfos Bali dan Densus 88 Gelar Literasi Digital - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali (baliprov.go.id)

ü Strategi Tangkal Radikalisme | Indonesia Baik

ü Radikalisme dan Terorisme dalam Perspektif Psikologi Sosial - Universitas Indonesia (ui.ac.id)

ü Peran Pentahelix Penting Untuk Cegah Intoleransi dan Radikalisme | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenkopmk.go.id)

ü Ditjen Aptika Putus Akses 174 Konten Indoktrinasi Radikalisme Guna Ciptakan Pemilu Damai – Ditjen Aptika (kominfo.go.id)

ü Pulau Flores_Radikalisme di Masyarakat_Prospektiv.pdf (upnvj.ac.id)

ü Radikalisme (tempo.co)

ü Radikalisme (sejarah) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

ü Gerakan Radikalisme DAlam Islam

ü RADIKALISME ...Part.1( Basic meaning ) (kemenag.go.id)

ü Upaya Penangkal Radikalisme Melalui Pendidikan - FADAKOM (unisnu.ac.id)

ü Memutus Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme yang Ekstremisme di Lingkungan Pendidikan - Universitas Islam Riau (uir.ac.id)

ü GERAKAN MASYARAKAT ANTI RADIKALISME (bintankab.go.id)

ü RADIKALISME-DAN-TERORISME.pdf (unas.ac.id)

ü Paradoks Radikalisme – Doktor Politik Islam (umy.ac.id)

ü Cegah Berkembangnya Paham Radikalisme, Perlu Sosialisasi Masif kepada Masyarakat - Wakil Presiden Republik Indonesia (wapresri.go.id)

ü Berita Harian Radikalisme Terbaru Hari Ini - Kompas.com

ü Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - BNPT: Indeks Resiko Terorisme dan Potensi Radikalisme di 2022 Turun (menpan.go.id)

ü 177465-ID-radikalisme-dalam-dunia-pendidikan.pdf (neliti.com)

ü Keluarga Benteng Utama Mencegah Radikalisme - Situs Resmi UIN Antasari (uin-antasari.ac.id)

ü FENOMENA RADIKALISME DI INDONESIA

ü Unja dan TNI Gelar Deklarasi Tolak Terorisme, Radikalisme dan LGBT - Universitas Jambi

ü PEMAHAMAN RADIKALISME

ü MENANGKAL RADIKALISME MELALUI NILAI-NILAI LUHUR KEARIFAN

ü Cinta NKRI Cegah Radikalisme - FADAKOM (unisnu.ac.id)

ü Gelar Sosialisasi Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme, Pemkab Lamsel Ajak Masyarakat Aktif Cegah Gerakan Radikal Di Lamsel - Pemkab Lampung Selatan (lampungselatankab.go.id)

ü PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN RADIKALISME

ü Pemerintahan Aceh | Berita Cegah Paham Radikalisme dikalangan Ormas dan Pemuda, Kesbangpol Aceh Gelar Ngopi Aceh Damai Bersama Pusda Aceh (acehprov.go.id)

ü Secara etimologi, radikalisme berasa dari istilah radikal

ü Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal) | Hafid | Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law (umi.ac.id)

ü Pendidikan-atau-gerakan-anti-radikalisme.pdf (uui.ac.id)

ü Kumpulan Artikel Terbaru radikalisme - Kompasiana.com

ü Radikalisme, Remaja, dan Internet: Kekerasan yang Ditularkan Melalui Layar (voaindonesia.com)

ü KEBIJAKAN ANTI RADIKALISME DUNIA PENDIDIKAN

ü Radikalisme: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Dampak yang Ditimbulkan | kumparan.com

ü Menyoal Radikalisme dan Pendidikan Agama - Universitas Islam Indonesia (uii.ac.id)

ü RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL | Rokhmad | Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

ü Pesantren dan Radikalisme | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi (uinjkt.ac.id)

ü ASN Harus Paham dan Jauhi Radikalisme – Ditjen Aptika (kominfo.go.id)

ü Di Indonesia dan Bangladesh Penanganan Radikalisme sama Pentingnya dengan Program Deradikalisasi (umj.ac.id)

ü PAUDPEDIA - Melindungi Anak dari Penyebab Radikalisme (kemdikbud.go.id)

ü Tantangan Radikalisme dan Upaya Deradikalisasi Beragama | Devi | Jurnal Pemikiran Islam (ar-raniry.ac.id)

ü PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP RADIKALISME.pdf (uinmataram.ac.id)

ü Pegang 4 Konsensus Tangkal Paham Radikalisme (kepriprov.go.id)

ü Studium Generale: Radikalisme di Perguruan Tinggi: Tantangan Dunia Kampus - Institut Teknologi Bandung (itb.ac.id)

ü Radikalisme dan Politik Identitas Halaman all - Kompas.com

ü Gus Jazil: Tangkal Paham Radikalisme Dengan Penguatan Nasionalisme (mpr.go.id)

ü Akar Sejarah Gerakan Radikalisme di Indonesia - Wahid Foundation

ü Akar Radikalisme dan Frustasi Pendidikan Tinggi - UIN Sunan Gunung Djati Bandung (uinsgd.ac.id)

ü Kesenjangan Ekonomi Suburkan Radikalisme - Universitas Islam Indonesia (uii.ac.id)

ü Political Radicalism - an overview | ScienceDirect Topics

Sekularisme - Pluralisme dan Liberalisme sebagai pandangan Hidup dalam Berdemokrasi

Pendapat MUI terhadap Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme

Trilogi paham yang oleh MUI pada tahun 2005 dianggap sesat. Hal ini karena bagi MUI sebagaimana yang di ulas oleh Budhy Munawar Rachman dalam reorientasi pembaharuan Islam menganggap bahwa sekularisme, liberalisme dan Pluralisme dikalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian Masyarakat meminta menetapkan fatwa terkait masalah tersebut. Bagi MUI Pluralisme agama[1] adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Bagi MUI dalam menerjemahkan arti pluralisme yaitu setiap agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya adalah yang paling benar diantara yang lain. Selanjutnya liberalisme[2] juga dipahami sebagai nash-nash agama (Al-Quran dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran. Sedangkan sekularisme[3] adalah memisahkan urusan dunia dari agama hanya dihunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan antar sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Berdasarkan defenisi tersebut MUI membuat ketentuan hukum bahwa Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme adalah paham yang bertentangan dengan Islam. Adapun dalil yang digunakan adalah Q.3:38, Q.3:19 Barang siapa mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan terima (agama itu) daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. dan Sesungguhnya agama (yang diridai) disisi Allah hanyalah Islam. Dalam tafsirannya, MUI menganggap bahwa dalam masalah akidah dan ibadah umat Islam wajib bersifat eksklusif, dalam arti haram mencampur adukkan akidah dan ibadah umat muslim dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain.

Teokrasi atau Demokrasi

Teokrasi adalah suatu negara yang mengakui hukum agama sebagai satu-satunya aturan mutlak. Dalam negara teokrasi, Kedaulatan tertinggi bersifat mutlak dan suci karena kedaulatan tertinggi ada ditangan Tuhan maka pemimpin akan mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan dan atau mendapatkan kekuasaan dari Tuhan. Sedang Konsep Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Konsep Teokrasi dan demokrasi memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, namun yang paling penting untuk diperhatikan bersama adalah kontekstualisasinya dalam bernegara. Dalam konteks ke Indonesiaan dengan begitu ragam perbedaan tentu akan sulit jika memaksakan suatu Agama sebagai sistem bernegara karena masyarakat yang sangat beragam Culture yang dibentuk oleh tatanilai keyakinan serta kearifan lokal setiap warga negaranya. Belum lagi ketika berbicara trauma masalalu tentang bagaimana teokrasi yang terkesan dipaksakan pada abad pertengahan di Eropa. Banyak nyawa yang harus dikorbankan demi sebuah keyakinan dan atas nama Tuhan. Mestinya agama sebagai perekat untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan.

Konsep demokrasi adalah konsep paten yang sudah diakui bersama, demikian para pendiri bangsa oleh mereka telah diletakkan pancasila, UUD 1945 sebagai dasar bernegara. Dari itu semua lahirlah konsep Demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama dan haknya hanya dibatasi oleh hak yang lainnya. Maka penting untuk menjaga dan merawat kebesamaan yang telah dipelihara selama 70 Tahun lebih. harus lahir sebuah konsep berdemokrasi dan suatu pandangan hiup bernegara dalam rangka memelihara dan merawat kebhinekaan dan persatuan. Penulis menawarkan Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme sebagai solusi demokrasi. berikut penulis akan uraikan satu persatu.

Sekularisme

Syamsul Arifin salah satu pengajar di Universitas Muhammadiyah malang pada wawancara tahun 2008 mengungkapkan bahwa “by design fatwa MUI mereduksi. Masyarakat digiring pada makna yang sempit tentang sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Jadi patut mempersoalkan kembali fatwa itu. Dalam konteks Indonesia fatwa MUI proyek sekularisme masih sangat dimungkinkan. Agama-agama di Indonesia sekalipun ingin diperankan dalam wilayah publik bukan pada konteks simbolnya, tapi pada nilai substansinya. dengan konsep sekularisme bukan berarti meminggirkan tapi pembagian peran, kapan agama seharusnya berperan dan kapan

ia harus berhenti”.

Sekularisme menurut MUI adalah berpangkal pada anti agama yang akan menggerogoti Moralitas ber Agama. Sekularisme seolah-olah hanya dilihat sebagai semata-mata untuk memperlebar hubungan antara agama dengan kehidupan sosial, padahal sebenarnya adalah dalam sekularisme tidak ada yang dijauhkan. Justru pada setiap Individu terpahami agama sebagai tata nilai sehingga penganutnya akan lebih mengedapankan substansi dari beragama. Mari kita lihat defenisi sekularisme;

Istilah sekularisme pertamakali digunakan oleh penulis Inggris George Holyoake (1846). Secara Etimologi, istilah sekularisme berasal dari kata larin saecul yang berarti sekaligus ruang dan waktu. Ruang menunjuk pada pengertian duniawi sedangkan waktu menunjuk pada masa kini. Sehingga saeculum berarti dunia ini, dan sekaligus sekarang, masa kini. Defenisi Holyoake bahwa sekularisme adalah suatu etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama-wahyu atau supranaturalis tersebut dapat ditafsirkan lebih luas, bahwa sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama, dan kebebasan dari pemakaaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan, serta tidak menganak emaskan agama tertentu. Holyoake sangat mendukung tatanan sosial yang terpisah dari agama, tanpa merendahkan dan mengkritik sebuah kepercayaan beragama.

Sekularisme adalah suatu kerangka alamiah yang sebenarnya tidak bisa ditolak oleh masyarakat dalam berdemokrasi. Nilai-nilai demokrasi adalah nilai-nilai persamaan hak, sedangkan yang paling menjamin persamaan hak dalam kehidupan sosial adalah paham sekularisme. Fenomena kafir-mengkafirkan masih terus terjadi, karena remeh temeh persoalan yang kemudian dibesar-besarkan. Masalah agama jika dipahami sebagai alat untuk mentransformasikan nilai maka tentunya untuk menjadi muslim kita tidak perlu menyebut bahwa kita adalah seorang muslim. Pada diri setiap insan akan tercermin agamanya, masalah agama adalah masalah antara Individu dengan Tuhannya. ada konsep universal yang kita akui bersama, maka konsep itu mestinya dibumikan tanpa harus memaksakan kepada kelompok tertentu yang berbeda agama. Sekularisme dalam demokrasi adalah konsep yang paling tepat, karena hanya sekularisme yang menjamin persamaan hak untuk memeluk agama masing-masing.

Dalam Demokrasi secara konseptual sekularisme adalah pemisahan antara agama dengan politik. Jadi, dengan pemahaman semacam itu berarti agama adalah urusan pribadi dan masyarakat; bukan urusan politik. Lanjut Budhy munawar Rachman bahwa sekularisme adalah pemisahan antara agama dan negara tujuannya untuk meniadakan intervensi agama terhadap negara, sebaliknya juga peniadaan intervensi negara tergadap agama. Adalah ekstrem jika memandang sekularisme sebagai paham anti agama. namun demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan dengan sebuah garis demarkasi. Ibaratnya kalau kita membuat lingkaran, akan selalu ada arsir ditengah yang saling beririsan. Sekularisme bukan berarti penghapusan agama dari ruang privat, tapi menjadikan kehidupan betul-betul untuk manusia. Sekularisme justru akan menjadikan agama lebih berfungsi, dalam arti substantif.

Sekularisme menjamin semua agama dalam bernegara, maka Sekularisme dalam berdemokrasi adalah sesuatu yang harus ada dan terpelihara.

Pluralisme

Hamka Haq, Guru besar UIN Sultan Alauddin, Makassar pada suatu wawancara 2008 mengungkapkan “Pemahaman MUI bahwa Pluralisme tak lain dari sinkretisme adalah keliru. Karena semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu maupun Buddha, tidak berpaham bahwa pluralisme itu berarti sinkretisme agama-agama. Kalau yang dimaksud haram oleh MUI adalah pluralisme dalam pengertian itu, maka saya menganggap fatwa tersebut adalah sebuah kemubaziran”.

Fatwa MUI pada tahun 2005 adalah mengharamkan pluralisme karena pluralisme adalah paham yang “menyamakan semua agama”. Menurut MUI pluralisme dinyatakan menyimpang karena pertama, menyatakan semua agama benar. Kedua, Teologi pluralisme yaitu teologi yang mencampuradukkan agama menjadi satu, dan menjadi sebuah agama yang baru.

Ada banyak pandangan tentang defenisi Pluralisme, tidak sedikit diantaranya mengungkapkan bahwa semua agama menuju pada satu realitas tunggal selama agama itu memberikan pengaruh yang baik secara moral dan etis pada para penganutnya masing-masing. Namun sebelum jauh membahas itu. Pluralisme menurut Budhy adalah kebhineka-tunggal-ikaan. Perbedaan diakui dan akan tetap ada. Dalam konteks Indonesia, penerimaan terhadap kelompok lain adalah sebuah keharusan. Maka tidak salah jika mengatakan bahwa pluralisme adalah paham yang harus dipertahankan dalam berdemokrasi karena hanya pluralisme yang akan membuat antara satu sama lain saling mengakui perbedaan termasuk agama.

Pluralisme dalam demokrasi adalah satu-satunya alat mengokohkan perbedaan sebagai kekuatan. Pluralisme mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keragaman disegala bidang kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, etnisitas, tradisi lokal dan sebagainya.

Dalam pengertian kontemporer, pertama, pluralisme adalah keterlibatan aktif dalam keragaman dan perbedaannya untuk membangun peradaban bersama. Kedua, pluralisme dipahami sebagai pertalian kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. dan Ketiga, berdasarkan pengertian kedua pluralisme bukan relativisme.

Jadi pluralisme sebenarnya adalah niscaya sebagaimana perbedaan lahir, maka tidak salah jika beberapa orang memandang jika pluralisme sebenarnya adalah sesuatu yang alamiah. Olehnya itu pluralisme adalah produk tuhan. Pluralisme bukan tentang kebenaran semua agama, tetapi tentang bagaimana memelihara kebhinekaan tanpa harus terlihat lebih superior dari yang lain. Agama lahir bukan untuk di sombongkan tetapi salah satu pedoman hidup agar manusia menjadi bijaksana, salah satunya adalah menerima perbedaan-perbedaan yang ada. dalam berdemokrasi, pluralisme adalah sesuatu yang harus menjadi pandangan secara menyeluruh, jika tidak maka simbol Bhineka Tunggal Ika akan menjadi sekedar kata-kata yang sesungguhnya tidak pernah dibumikan. mari rawat kebersamaan, semai setiap cinta pada hati yang lain, dengan begitu akan tumbuh banyak cinta dalam rangka merawat Indonesia untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang merupakan buah dari perbedaan.

Fathi Osman mendefenisikan pluralisme sebagai bentuk kelembagaan dimana penerimaan terhadap keragaman melikupi masyarakat tertentu atau dunia menyeluruh. Semua manusia harusnya menikmati hak-hal kesempatan yang sama, dan seharusnya memenuhi kewajiban yang sama sebagai warga negara dan dunia. Setiap kelompok semestinya memiliki hak untuk berhimpun dan berkembang, memelihara identitas dan kepentingannya, menikmati kesetaraan hak-hal dan kewajiban-kewajiban dalam negara dan dunia Internasional.

Semua manusia yang lahir dimuka bumi adalah sama, memiliki hak yang sama. Maka rawatlah kebersamaan untuk nusantara jaya. Suatu hari anak cucu harus mewarisi warisan kebhinekaan, bukan menjadi pribadi-pribadi yang saling memusuhi satu sama lain.

Liberalisme

Sitti Ruhani Dzuhatin, Pengajar senior UIN Sunan Kalijaga dalam sebuah wawancara 2006, beliau mengungkapkan bahwa “terus terang saya sangat keberatan dengan pandangan MUI yang memiliki suatu kecenderungan dan judgemental. Jangankan bicara tentang liberalisme, menerjemahkan islam yang kaffah(menyeluruh) merekapun tidak mampu mengakomodasi ekspresi-ekspresi Islam yang berbeda.

MUI mengharamkan Liberalisme karena penggunaan akal (rasio) yang berlebihan dalam pemikiran agama. KH Ma’ruf amin ketua komisi Fatwa MUI (saat itu) menjelaskan bahwa liberalisme adalah upaya untuk memberikan penafsiran kepada ajaran-ajaran agama diluar dari qaidah yang disepakati (qawa id al-tafsir al-nushuh) ……..

Liberalisme adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. dalam pengertian filosofis lebwralisme merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia yang bebas. Bebas karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang di inginkan. Liberalisme adalah paham pemikiran yang optimis tentang manusia. Prinsipnya adalah kebebasan dan tanggung jawab. tanpa adanya sikap tanggung jawab maka tatanan sosial liberal tak akan pernah terwujud.

Yang harus ditekankan dalam liberalisme adalah tidak ada kebebasan tanpa batas. Liberalisme memberikan inspirasi bagi semangat kebebasan berpikir kepada masyarakay untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah-masalah yang tengah dihadapi (Budhy munawar, 2010)

Kebebasan yang dimaksud dalam liberalisme terbatas pada kebebasan orang lain atau kelompok masyarakat. Liberalisme adalah yang paling menjamin persamaan hal dalam demokrasi termasuk dalam beragama. Negara akan demokratis ketika liberalisme dihadikan sebagai pandangan hidup, bagi John Lucke, Negara disirikan untuk melindungi hal milik pribadi. Demikian agama, dalam konteks demokrasi negara harus melindungi semua agama.

Liberalisme adalah satu-satunya paham yang peduli pada aspirasi universal yang dirumuskan oleh PBB yaitu Hak Asasi Manusia. isi UU No.12tahun 2005 salah satu diantaranya adalah “setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama” maka terbukti bahwa tidak menganut paham liberalisme berarti kita telah saling menjauhkan diri dari HAM.

Dalam demokrasi, Liberalisme intinya adalah kebebasan berpikir kepada masyarakat. Sekali lagi tidak ada kebebasan yang tidak terbatas dalam liberalisme kecuali kita menghendaki anarkisme.

Pada suatu wawancara dengan kautzar Azhari Noer (2006), beliau mengungkapkan “dalam demokrasi , kebebasan setiap individu dijamin. Yakni kebebasan individu selama tidak mengganggu kebebaan yang lain.

Intinya adalah, liberalisme tidak selalu buruk secara etis. karena kiberalisme mempunyai beberapa arti. dalam konteks ekonomi misalnya yang dimana liberalisme ekonomi melahirkan kapitalisme justru mendapat banyak kritik. namun dalam konteks kebebasan berpendapat justru banyak mendapatkan apresiasi. Dalam konteks beragama, liberalisme adalah konsep yang paling mungkin untuk memastikan saling menerima antara satu samalain. Dengan liberalisme, dalam kehidupan berbangsa bernegara semua orang akan bertumpu pada kepercayaan masing-masing yang di yakini.

Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme sebagai pandangan bersama

Belakangan bangsa kita telah banyak diributkan oleh persoalan-persoalan diintegritas, masalah Intoleran, Mayoritas-minoritas, semuanya begitu heboh dalam seluruh pentas kehidupan berbangsa. Tentu hal tersebut sangat jauh dari apa yang telah kita cita-citakan bersama. Pluralisme, Liberalisme dan sekularisme merupakan suatu tawaran dalam menjawab persoalan anak bangsa. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang didalamnya terkandung nilai-nilai kedamaian, keadilan, rasa tanggung jawab kepada sesama, serta kesamaan hak. Indonesia telah menjalani proses ini selama 70 tahun lamanya, merusak yang telah dirawat adalah perilaku yang sangat tidak humanis. Cara terbaik adalah merawat kebersamaan, di wujudkan dalam kebersamaan yang saling menghormati.

Referensi: Reorientasi Pembaruan Islam, 2010. Budhy Munawar Rachman.

Sumber :

Sekularisme-Pluralisme dan Liberalisme sebagai pandangan Hidup dalam Berdemokrasi - CerahNews.Com

[1] Beberapa artikel tentang “Pluralisme Agama” silakan klik link di bawah ini :

ü BAHAYA FAHAM PLURALISME AGAMA - Universitas Islam Sultan Agung (unissula.ac.id)

ü Islam, Pluralisme, dan Multikulturalisme  (kemenag.go.id)

ü PLURALISME AGAMA SEBAGAI SEBUAH REALITAS* (uin-malang.ac.id)

ü Pluralisme agama - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

ü Pluralisme Agama, Apakah boleh? - IAINU Tuban

ü Ngobrol Enteng Entengan tentang "Pluralisme Beragama" - Universitas Muhammadiyah Metro (ummetro.ac.id)

ü PLURALISME AGAMA

ü Pluralisme dan Pluralitas – IAIN SALATIGA