EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Usul Fiqh

Istilah usul fikih berasal dari bahasa Arab usul al-fiqh yang terdiri dari dua kata, yaitu al-usul dan al-fiqh. Kata al-usul, jama‘ ((plural) dari kata al-asl, menurut bahasa berarti landasan tempat membangun sesuatu. Menurut istilah seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, guru besar Universitas Damaskus, kata al-asl mengandung beberapa pengertian antara lain bermakna dalil seperti dalam contoh,‖ al-aslu li wujud al-salah al-Kitabu wa al- Sunnah (dalil wajib salat adalah al-Qur‘an dan Sunnah)‖. Atau bermakna kaidah umum yaitu suatu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku pada seluruh cakupannya.

Kata fiqh menurut bahasa berarti pemahaman. Menurut istilah, kata Wahbah al-Zuhaili, fiqh adalah pegetahuan tentang hukum-hukum syara‘ yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf yang digali dari satu persatu dalilnya. Gabungan dari dua kata tersebut dijadikan nama dari suatu disiplin ilmu, yaitu ushul fiqh (usul fikih). Dalam mendefenisikannya terdapat berbagai redaksi di kalangan para ahlinya. Antara lain Abdullah bin Umar al-Baidawi (w. 685 H). Ahl usul fikih dari kalangan Syafi‘iyah mendefenisikannya sebagai:

― Pengetahuan tentang (a) dalil-dalil fikih secara global, (b) cara mengistimbatkan (menarik) hukum dari dalil-dalil itu, dan (c) tentang hal ihwal pelaku istimbat.

Masalah pertama yang menjadi tekanan dalam definisi tersebut adalah pengetahuan tentang dalil-dalil secara global. Abd. Rahim al-Isnawi (w. 773 H) ahli usul fikih dari kalangan Asyafi‘iyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan tentang dalil-dalil fikih yang disepakati seperti al-Qur‘an, as-Sunnah, ijma‘, qiyas dan dalil-dallil yang tidak disepakati , misalnya istihsan, istislah (maslahah mursalah), syar‘u man qablana, fatwa sahabat dan ‗urf (adat kebiasaan).

Pengetahuan tentang dalil-dalil tersebut, terdiri dari dua segi, yaitu (1) segi kehujahannya (keabsahannya sebagai landasan pembentukan hukum) seperti kehujahan Sunnah, kehujahan ijma‘, qiyas dan sebagainya, dan (2) segi penunjukannya terhadap hukum serta metode menarik hukum darinya. Yang disebut terakhir ini, yaitu segi penunjukan dalil terhadap hukum dan metode menarik hukum darinya, adalah kajian tentang berbagai cara al-Qur‘an dan Sunnah menunjukkan hukum dari segi kebahasaan seperti suatu perintah menunjukkan hukum wajib dan suatu larangan menunjukkan hukum haram selama tidak ada dalil yang menunjukkan pengertian lain, maupun dari segi tujuan syari‘at (substansinya) seperti dalam praktek qiyas dalam upaya mengembangkan hukum lewat tujuan syari‘at (maqashid al-syati‘ah).

Dalam bagian ini dikaji secara rinci metode pemahaman al- Qur‘an dan Sunnah dari segi-segi tersebut. Pengetahuan tentang hal- hal tersebut disajikan dalam bentuk global, bukan menukik pada rincian perkasus atau dengan kata lain, usul fikih hanya berbicara tentang kaidah-kaidah atau ketetapan-ketetapan yang bersifat umum tidak bersifat rinci. Misalnya, seperti dalam contoh di atas dalam kaidah bahwa suatu perinntah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian-penggertian lain. Usul fikih hanya berbicara tentang masalah umum seperti itu, tanpa merinci satu persatu perintah yang terdapat dalam al-Qur‘an dan Sunnah. Rincian dari kaidah-kaidah umum itu bukan kajian usul fikih, tetapi akan dikaji seorang mujtahid ketika menerapkan kaidah- kaidah umum usul fikih itu kepada satu persatu ayat dalam al-Qur‘an atau Hadits, atau kasus-kasus dari dalil-dalil lainnya.

Masalah kedua yang menjadi tekanan dalam defenisi tersebut adalah pengetahuan tentang cara mengistimbatkan hukum dari dalil- dalilnya. Metode istimbat yang dibahas dalam bagian ini, adalah bagian dari metode-metode istimbat secara keseluruhan, karena sebagian besar dari metode istimbat telah tercakup dalam bagian pertama di atas. Bagian ini khusus membicarakan metode istimbat bilamana dalam pandangan mujtahid terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Misalnya, seperti dikemukakan oleh Abd. Al-Rahim al-Isnawi, mendahulukan dalil yang tegas atas dalil yang tidak tegas pengertiannya, mendahulukan Hadits mutawatir atas Hadits yang tidak sampai Hadits mutawatir, dan lain-lain lagi yang umumnya dibahas dalam kajian ta‘arud al-adillah (dalil-dalil yang bertentangan) dan metode tarjih (cara mengetahui mana dalil yang lebih kuat sehingga harus didahulukan).

Masalah ketiga ialah tentang hal ihwal pelaku istimbat, yaitu mujtahid, seperti pengetahuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan meakukan ijjtihad, tentang ijtihad itu sendiri dan hal-hal yang menjadi lapangannya. Kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah seperti dinukil dan disimpulkan oleh Wahbah az-Zuhaili mendefenisikan usul fikih menjadi: ―Kaidah yang akan digunakan seorang mujtahid untuk menyimpulkan hukum fikih dari satu persatu dallnya‖. Yang dimaksud dengan ―kaidah-kaidah‖ dalam defenisi terssebut adalah ketentuan- ketentuan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi mujtahid untuk memahami hukum-hukum lebih rinci yang tercakup dalam al- Qur‘a dan Sunnah. Di antara kaidah-kaidah itu ada yang berhubungan dengan keabsahan satu dalil misalnya keabsahan Hadits Rasulullah untuk dijadikan sumber hukum dan ada pula yang berhubungan dengan metode istimbat.

Terakhir yang disebut ini, yaitu metode istimbat ada yang dari segi kebahasaan seperti kaidah yang mengatakan bahwa ayat-ayatt yang tegas (qath‘i) menunjukkan hukum, wajib diamalkan seadanya dan bukan merupakan lapangan ijthad dan ada dari segi substansinya (tujuan hukum atau maqashid al-syari‘ah) seperti cara-cara menetapkan hukum dengan qiyas, istihsan dan istislah (maslahah mursalah), dan ada pula yang berhubungan dengan metode tarjih yaitu metode untuk mengetahui mana yang lebih kuat di antara dalil- dalil yang kelihatan bertentangan di mata seorang mujtahid.

Dua defenisi tersebut di atas, bertemu pada satu inti dari usul fikih yaitu metode atau kaidah-kaidah yang disepakati untuk mengistimbatkan hukum dari al-Qur‘an dan Sunnah. Muhammad Abu Zahrah, seorang ahli usul fikih berkebangsaan Mesir yang hidup pada awal Abad kedua puluh ini dalam keterangannya menjelaskan bahwa inti ilmu usul fikih adalah suatu ilmu ya ng menjelaskan metode mengistimbatkan hukum dari dalil-dalilnya. Metode istimbat itu seperti tergambar daam dua defenisi di atas ada yang berhubungan dengan kaidah-kaidah kebahasaan, ada yang berhubungan tujuan hukum, dan ada pula dalam bentuk penyelesaian dari dalil-dalil yang kelihatan bertentangan.

Metode pemahaman kebahasaan diperlukan, karena al- Qur‘‘an diturunkan dalam bahasa Arab yang dalam memahaminya memerlukan seperangkat aturan, ayat-ayat hukum dalam al- Qur‘an dalam pandangan ahli usul fikih menunjukkan hukum dari berbagai bentuk, sifat dan dari berbagai sisi, ada bentuk perintah (amar), ada berbentuk larangan (nahi) dan ada yang memberi pilih (tahyir). Ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus, ada yang bersifat mutlaq dan ada pula yang bersifat muqayyat (dibatasi pengertiannnya), ada yang dari sisi mantuq (tersurat), dan menurut mayoritas ulama usul fikkih ada pula yang dari sisi mafhum muhalafah (kebalikan dari hukum yang tersurat), dan lain-lain lagi yang berhubungan kajian kebahasaan. Usul fikih menjelaskan cara memahami lafal ayat dan Hadits dari berbagai sisi dan bentuknya itu.

Metode yang bertentangan dengan penetapan hukum lewat maqashid al-syari‘‘ah (tujuan syari‘at) diperlukan karena al—Qur‘an dan Sunnah Rasulullah menurut hasil penelitian ahli usul fikih di samping menunjukkan hukum lewat pengertian bahasanya juga lewat tujuan hukum. Syari‘at Islam diturunkan bertujan untuk kemaslahatan yang kembali kepada manusia. Adanya suatu perintah atau anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia. Sebaliknya adanya suatu larangan, karena di dalam perbuatan itu terdapat bahaya bagi kehidupan.

Lewat substansi hukum ini ayat-ayat hukum yang terbatas jumlahnya itu dapat dikembangkan. Usul fikih menjelaskan kaidah-kaidah atau metode penetapan hukum lewat hal tersebut misalnya seperti dalam metode qiyas (analogi), istihsan, iistislah (maslahah-mursalah), saddu al-zari‘ah dan ‗urf (adat kebiasaan). Adapun metode yang berhubungan dengan penyelesaian dalil-dalil yang kelihatan bertentangan diperlukan, karena dalam pandangan seoranng mujtahid, disebabkan keterbatasan kemampuann akal pikirannya dalam menemukan maksud dari suatu dalil, bisa jadi di satu hal maksud suatu dalil kelihatan bertentangan dengan maksud dalil yang lain. Usul fikih menyajikan metode penyelesaiannya secara rinci seperti dalam metode tarjih.

B. Sumber-sumber dan Dalil-dalil Hukum Islam yang Disepakati[1].

Sumber-sumber atau dalil-dalil fikih yang disepakati seperti dikemukakan oleh Dr. Abd. Al-Majid Muhammad al-Khafawi ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir, ada 4 (empat) yaitu: 1) Al-Qur‘an, 2) Sunnah Rasulullah, 3) ijma‘ dan 4) Qiyas. Mengenai keharusan berpegang kepada empat sumber tersebut dapat dipahami dari ayat 59 Surat an-Nisa‘ yang artinya: ― Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil ‗amri di antara kamu, kemudian jika kamu berdeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya, sekiranya kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya‖.

Perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya artinya perintah untuk mengikuti al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan perintah untk mentaati ulil-‗amri menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah perintah mengikuti ijma‘, yaitu hukum-hukum yang disepakati oleh para mujtahidin, karena mereka itulah ulil-amri (pemimpin) kaum muslimin dalam hal pembentkan hukum-hukum Islam. Adapun perintah untuk mengembalikan kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya ialah perintah untuk melakukan qiyas, karena dengan qyas itulah terlaksana perintah untuk mengembalikan sesuatu masalah kepada al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah.

C. Sumber-sumber dan Dalil-dalil Hukum Islam yang tidak Disepakati[2].

Dalil-dalil hukum yang tidak disepakati di kalangan ulama antara lain yang terpenting adalah 1) istihsan, 2) maslahah mursalah, 3)‗urf (adat-istiadat), 4) istishab, 5) syar‘u man qablana, 6) mazahab sahabat, dan 7) sadd al-zari‘ah.

Lebih jelasnya pembahasan tentang Sumber-sumber dan Dalil-dalil Hukum Islam, baik yang disepakati ataupun yang tidak disepakati silakan baca atau download di link berikut ini :

HIDUP ADALAH UJIAN

Sabtu, 18 Mei 2024

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

B. Sumber-sumber dan Dalil-dalil Hukum Islam yang Disepakati[1].

C. Sumber-sumber dan Dalil-dalil Hukum Islam yang tidak Disepakati[2].

ü مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها

ü مصادر التشريع الإسلامي المختلف فيها

ü أثر الأدلة المختلف فيها (مصادر التشريع التبعية) في الفقه الإسلامي

ü اعتبار العرف المخالف للنص الشرعي في بناء الحكم وأثرها في فتوى الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي

ü مصادر التشريع الإسلامي المختلف فيها